BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Berbicara tentang seorang warga negara dalam mengabdikan diri untuk membangun negeri tercinta ini tentulah ada ketentuannya. Sesuai undang-undang, siapa saja dapat mencalonkan diri menjadi bupati di tanah air tercinta ini. Perihal banyaknya artis yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada pemerintahan apakah tingkat kabupaten, kota atau propinsi sempat menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pasalnya artis-artis tersebut memiliki masa lalu yang kurang enak didengar. Mendagri memberi usulan agar dalam revisi Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang syarat calon kepala daerah ditambah dengan “…berpengalaman di pemerintahan” dan “tidak cacat moral”. Persoalannya, moral yang bagaimana? Memang contohnya ketika itu disebutkan Mendagri cacat moral itu seperti “ada video berzina”. Sekilas memang hati gundah, bertanya. Kenapa musti artis yang didukung menjadi pemimpin pada sebuah daerah atau kabupaten atau juga propinsi. Atau bagi artis tersebut panggilan apa yang membuat tiba-tiba bersedia mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pada umumnya si artis memang mau karena “dipinang” parpol, mengingat sang calon memiliki nama besar, dikenal dan terkenal atau paling tidak cepat atau mudah dikenal massa dibanding tokoh yang baru dimunculkan. Persoalannya tidak menjadi masalah kalau memang si artis atau calon tersebut tidak memiliki nama atau masa lalu yang kurang sedap. Akibatnya reaksi pun datang. Belum lagi kalau kita bicara kemampuan manajerial dan penguasaan masalah di lapangan. Memang bupati itu jabatan politis, sedangkan teknis (eksekutif) ada skill untuk itu. Tetapi sekalipun itu merupakan jabatan politis kalau sedikit saja pengalaman untuk itu sama sekali tidak ada, apa yang hendak dilakukan.

Di sisi lain, artis mencalonkan diri sebenarnya tidak perlu diragukan tentang kredibilitasnya. Kita tidak perlu munafik. Bila bicara moral siapa yang bisa kita jadikan tim penilai moral seseorang calon itu. Atau sebaliknya, bila dikatakan seseorang calon itu tidak pernah terkena masalah sex, apakah calon lain yang nota bene tidak artis itu juga sudah bersih moral. Ada orang kelihatan santun, rapi, hormat tetapi memiliki perangai yang tidak baik di tengah-tengah keluarga. Dan bagaimana dengan mereka yang sebenarnya moralnya tidak baik tetap karena pintar menyembunyikan dari hadapan wartawan dan masyarakat umum, apakah ini sudah dapat dikatakan layak? Sebenarnya kita tidak perlu buru-buru apriori terhadap calon pemimpin yang datangnya dari kalangan artis, apalagi kalau sebelumnya pernah terdengar memiliki masa lalu suram, gelap dan hitam. Jangan-jangan artis yang sudah bertobat ini, kepemimpinannya, moral dan hatinya jauh lebih bagus daripada mereka yang dari luar terlihat hebat tetapi nyatanya musuh rakyat juga, sebab menggerogoti uang Negara.

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakan kalangan artis seperti Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez yang memanfaatkan ketenarannya sebagai artis menjadi cawakup di daerah tersebut, apakan sudah menjadi pilihan tepat masyarakat atau belum, dan apakah sudah memenuhi syarat dukungan dan memenuhi syarat yang di tetapkan UU.

1.3 Rumusan masalah

  1. Apa syarat syarat yang harus di penuhi calaon cawabup ?
  2. Tanggapan masyarakat tentang pencalonan Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez menjadi cawabup di pacitan ?
  3. Apa penyebab Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez gagal pencalonan sebagai cawabup dalam Pemilukada di Pacitan ?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui syarat syarat yang harus di penuhi calon walikota, apa tanggapan masyarakat tentang pencalonan Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez menjadi cawakup di pacitan dan Untuk mengetahui penyebab Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez gagal pencalonan sebagai cawabup dalam Pemilukada di Pacitan.

 

BAB 2

ANALISA LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bupati

Bupati (dari bahasa Sansekerta: bhûpati, “raja dunia”), dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan walikota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi di masa Hindia Belanda, bupati disebut sebagai regent, dan terjemahan inilah yang dipakai sebagai padanan bupati sekarang. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia. Di erai ini bupati atau walikota banyak di incar oleh kalangan artis untuk menduduki posisi tersebut, tidak tau tujuannya untuk merauk keuntungan dari gaji yang cukup besar, atau memang para artis itu benar benar tujuannya untuk mengabdi pada Negara dan untuk membangun daerah yang lebih baik dan makmur lagi seperti yang dijanjikan pada saat kampanye berlangsung. Dan tidak mudah pula artis dapat mencalonkan dirinya menjadi walikota atau cawabup banyak pro dan kontra yang membuat mereka pantas atau tidaknya menjadi walikota dan wakil walikota dan juga tergantung pada images mereka, baik atau tidak oleh pandangan masyarakat.

2.2 Seputar Tentang PP UU No. 6 Tahun 2005

UUD umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggu jawab dari berbagai alat kenegaraan, UUD juga menentukan batas batas pusat kekuasaan dan memaparkan hubungan diantara mereka. Definisi dari UUD dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. kay seorang ahli yang lebih kontenporer menurutnya : maksud diadakannya UUD adalah untuk meletakan aturan aturan yang pasti yang mempngaruhi prilaku manusia dengan demikian menjaga pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik. Di sini juga artis yang mencalonkan dirinya sebagai walikota harus memenuhi snyarat syarat yang telah di tetapkan Peraturan Peerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 38 Huruf o, “belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Penjelasan ketentuan ini adalah “bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan”. Hal yang sama juga terdapat pada PP No.17 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2005. Sebagai berikut :

 

Menimbang:

 

  1. Bahwa ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005, mempunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  2. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
  4. Kepala Daerah;

 

 

 

 

 

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

 

MEMUTUSKAN:

Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturam pemerintah no 6 tahun 2005 tentang pemilihan pengesahan pengangkatan, dan pemberentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

.

Pasal I

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), diubah sebagai berikut:

 

1. Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

“Pasal 4

  1. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.
  2. Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.
  3. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  4. Dihapus.”

2. Pasal 6 huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

  1. KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban: memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
  2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
  3. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  4. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan
  6. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.”

 

3.  Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi cukup jelas.

 

4. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Penjelasan Pasal 36 ayat (2) berbunyi “Cukup  jelas”.
5. Pasal 38 ayat (2) huruf f, diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

 

“Pasal 38

(1)   Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
  4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
  7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
  9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
  11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
  14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
  15. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
  16. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

 

(2)   Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

  1. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;
  2. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; c.surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
  3. Surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
  4. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
  5. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
  6. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  7. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
  8. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
  9. Daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
  10. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  12. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  13. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
  14. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
  15. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
  16. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing- masing 4 (empat)lembar.”

6. Pasal 64 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 64

1)      Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau     materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

2)      Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.”

2.2.1 Menurut FPI calaon walikota harus memenuhi syarat brikut.

  1. Calon Walikota / Wakil Walikota memiliki kesholehan yang nyata ditengah masyarakat luas sebagai teladan bagi ketakwaan kepada Allah SWT.
  2. Menjunjung tinggi tradisi norma-norma keislaman yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Islam.
  3. Siap dan bersedia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penghentian ajaran dan organisasi Ahmadiyah serta aliran sesat lain di seluruh wilayah hokum.
  4. Siap dan bersedia menciptakan Kota yang indah, asri, tertib dan steril dari tempat-tempat maksiat beragam bentuknya dengan Peraturan Daerah (Perda) yang tegas dan penuh kepastian hukum.
  5. Mampu menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, golongan miskin dan tertinggal demi keadilan dan kemanusiaan.
  6. Siap membangun sekolah formal Diniyah dari tahapan Madrasah Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi Islam dalam waktu 5 tahun ke depan.
  7. Menyediakan fasilitas pembinaan karantina bagi pelaku prostitusi dan para mucikarinya serta waria sebagai hukuman sosial selama enam bulan  sampai satu tahun.
  8. Merevisi Perda miras agar mampu menjerat pelaku perdagangan miras.

2.2.2  Bedasarkan Besaran syarat dukungan

Pada prinsipnya pengaturan besaran syarat dukungan bagi pencalonan perseorangan bersifat trade-off. Pertama, syarat dukungan yang kecil dipandang demokratis namun memicu masalah teknis dan legitimasi. Syarat dukungan yang kecil identik dengan banyaknya artis yang mencalon kepala daerah. Hal itu memperumit penyelenggaraan pilkada, seperti proses verifikasi dukungan, pengadaan logistik, pembesaran biaya, dan sebagainya. Selain itu, banyaknya calon juga menyulitkan kontestan meraih legitimasi keterpilihan yang kuat (idealnya 50 persen plus 1 suara), dengan implikasi terjadinya putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang mencapai syarat minimal sebagai kepala daerah (lebih dari 25 persen pemilih). (Pasal 107 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, syarat dukungan yang besar dinilai kurang demokratis namun mempermudah masalah teknis dan pencapaian legitimasi bagi calon terpilih. Syarat dukungan yang besar identik dengan sedikitnya calon kepala daerah. Sedikitnya calon tentu mempermudah terknis penyelenggaraan pilkada dan pencapaian legitimasi yang kuat dari konstestan. Sejauh ini berbagai pendapat mengenai besaran dukungan mengerucut pada tiga pandangan.Pandangan pertama menghendaki dukungan calon perseorangan setara dengan calon independen di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebesar 3 persen dari jumlah pemilih. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa calon perseorangan harus mendapatkan “kemudahan” dan bertambahnya calon pilkada akan meningkatkan kualitas kompetisi pilkada.

Pandangan kedua menghendaki dukungan calon perseorangan setara dengan syarat perolehan suara atau kursi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan calon, yakni minimal 15 persen dari jumlah pemilih. Pandangan ini mengacu pada “kesetaraan” legitimasi awal seorang calon.

Pandangan ketiga, yang tertuang dalam draft awal RUU tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2004, menghendaki dukungan calon perseorangan sebesar 10 persen dari jumlah pemilih. Pandangan ini lebih merupakan kompromi untuk mencegah terjadinya kontroversi dan polemik politik yang terus-menerus. Berapa syarat besaran dukungan bagi calon perseorangan yang rasional memang harus dibicarakan terbuka. Demikian pula, sebelum membahas draft awal RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, sebaiknya DPR melakukan dengan pendapat atau dialog publik untuk menemukan formula yang tepat. Tujuannya tentu agar pengaturan mengenai calon perseorangan mendapat dukungan masyarakat. Dan ini juga yang menentukan pencalonan artis sebagai walikota atau wakil walikota mendapatkan dukungan yang banyak atau tidak dari masyarakat, karna denagn dukungan dari masyarakat dan juga berbagai pihak tertentu para artis yang mencalonkan dirinya dapat melanjutkan perjuangannya ke pilkada di daerahnya masing masing. Atau sebaliknya malah mendapatkan kecaman dan tidak ada dukungan dari masyarakat.

 

 

 

 

2.3 Penampilan Anggapan

2.3.1 Tanggapan menurut KH Faqih Sujak tentang pencalonan Yulia rachmawati sebagai cawabup pacitan

Seiring berjalannya waktu banyak artis yang mencalonkan dirinya menjadi walikota atau wakil walikota banyak yang mendukung dan juga menolak kehadiran artis yang memanfaatkan ketenarannya untuk menduduki posisi tersebut. Artis seksi Julia Perez alias Jupe dalam pilkada sebagai bakal Calon Wakil Bupati Pacitan digelar Desember 2010. Banyak penolakan terhadap pencalonan Jupe. Penolakan ini datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pacitan. “Kami secara organisasi menolak pencalonan Jupe di Pacitan,” kata KH Faqih Sujak, Ketua PCNU Pacitan.Menurut KH Faqih, pelantun lagu Belah Duren itu masih terlalu hijau. Artinya, Jupe masih miskin pengalaman dalam dunia politik. Apalagi, penampilan Jupe juga tidak terlalu meyakinkan. “Melihat performa Jupe saja kita sudah menolak,”

2.4  Pernyataan Hipotesa

Dalam PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 38 Huruf o, “belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Penjelasan ketentuan ini adalah “bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan”. Hal yang sama juga terdapat pada PP No.17 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2005.

Sebanyak sembilan partai politik yang mengusung namanya seperti Partai Hanura, PKPB, PDP, Partai Gerindra, PAN, PKPI, PNI Marhaen, Patriot dan PBB. Namun sejak keputusan sembilan partai koalisi untuk mengurungkan niat mengusung nama Jupe dengan sendirinya Jupe batal maju dalam pencalonan sebagai cawabup dalam Pemilukada di Pacitan.

Tanggapan masyarakat jupe tidak pantas menjadi wali kota pacitan karna kurang memenuhi syarat yang di cantumkan pada pasal 38 ayat 2 huruf f dan kurangnya dukungan dari masyarakat dan pencekalan yang terjadi dari berbagai macam klompok social yang terdapat di pacitan dikarnakan jupe kurang berpengalaman di dunia politik dan imagesnya yang kurang baik.

BAB 3

ANALISA DAN PENETAPAN METODE YANG DI GUNAKAN

3.1 Sampel, perosedur sampling

Penulis mengambil sampel dari populasi artis di Indonesia yang mencalonkan menjadi walikota di daerahnya masing masing, penulis mengambil sampel yaitu yulia rachmawati. Yulia rachmawati adalah sekian dari beberapa artis yang menycalonkan namanya menjadi cawabup. Sample adalah sebagian objek populasi yang memiliki karakteristik sama dengan karakteristik populasinya, yang ingin di ketahui karakteristiknya.

3.2 Metode pengumpulan data

Data di bagi menjadi dua kuantitatif dan kualitatif. data kuantitatif adalah  suatu karakteristik dari suatu variable yang nilai nilainya dinyatakan dalam bentuk numerical. Dan data kualitatif adalah suatu karakteristik dari suatu variable yang nilai nilainya dinyatakan dalam benuk non- numerical atau atribut- aribut. Metode yang di ambil penulis adalah kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dalam bentuk non numerical.

Metod pengumpulan data dilakukan dengan cara

  • Studi pustaka

Penulis menggunakan studi pustaka dalam penulisan ini, Dimana penulis membaca majalah, Koran dan tulisan tulisan yang berkaitan dengan syarat syarat menyjadi walikota dan cawabup sebagai pedoman dan refernsi dan juga mengumpulkan data melalui internet dari situs http://www.jdihukum.semarang.go.id/kip/index.php/pp/pp-th-2005 dan sebagainya. penulis juga mengambil referensi dari Buku buku yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah dan perundadangan daerah untuk membantu menyusun dan mengumpulkan data dalam penulisan ini.

BAB 4

PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

2.4 Hasil Pembahasan

1.1.1 Syarat yang harus di penuhi oleh cawabup dan kepala daerah

Dalam pencalonannya yulia rachmawati harus memenuhi persyaratan yang di tetapkan pemerintah apakah memenuhi persyaratan atau tidak apakah pantas atau tidak,  Bedasarkan  Pasal 38 ayat (2) huruf,  Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat
  4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
  7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
  9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
  11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
  14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
  15. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
  16. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

 

4.1.2 Tanggapan masyarakat pencalonan Yulia Rachmawati

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten Trenggalek di timur,Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul. Pacitan juga dikenal memiliki gua-gua yang indah, diantaranya Gua Gong, Tabuhan, Kalak, dan Luweng Jaran (diduga sebagai kompleks gua terluas di Asia Tenggara). Di daerah pegunungan seringkali ditemukan fosil purbakala. Dengan Kondisi geografis Pacitan yang sebagian besar berbukit tandus menyebabkan daerah ini kurang cocok untuk bercocok tanam padi sehingga ketela pohon atau singkong menjadi alternatif sejak dahulu.Hasil pertanian utama Pacitan adalah padi, singkong, cengkeh, kelapa dan kakao yang baru dibudidayakan beberapa tahun terakhir. Potensi bahan tambang juga cukup besar di kawasan Pacitan. Kerajinan batu akik yang terpusat di kawasan Donorojo, sedikit banyak telah menyumbang nilai penting bagi Pacitan. Denagn keadaan pacitan seperti itu yulia rachmawati tertarik untuk mencalonkan dirinya menjadi cawabup di daerah tersebutdengan tujuan mengembangkan pariwisata pacitan dan meningkatkan perekonomian pacitan sayangnya  Tanggapan masyarakat pacitan tentang pencalonan Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez menjadi cawabup di pacitan, artis yang berdada jumbo Julia Perez santer menjadi bahan obrolan publik setelah didirnya mencalonkan diri menjadi wakil bupati Pacitan kuarng mendapat dukungan. Pro kotra di masyarakat kebanyakan membahas performa Jupe, panggilan akrab Julia Perez, yang selama ini melekat atau dilekatkan pada citra artis seksi, agak seronok, dan vulgar seperti dalam beberapa gambar seperti banyak bisa ditemui di internet. Aliansi Perempuan Pacitan misalnya  (APP). Mereka menolak Jupe karena Jupe terindikasi sebagai pelanggar UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, bukan putera daerah Pacitan, tidak punya pengalaman kepemimpinan, bukan tipe perempuan yang patut dijadikan panutan, hanya akan jadi boneka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki pengalaman birokrasi dan politik. Aliansi ini menambahkan bahwa Pacitan membutuhkan pemimpin yang professional, bukan seperti Jupe. Kepemimpinan Jupe akan merusak citra orang Pacitan yang santun, lembah manah (sabar), dan ewuh pakewuh. Mereka juga menilai Jupe telah menciderai pencitraan SBY sebagai presiden asli Pacitan, dan Jupe hanya akan mencari popularitas melalui pencalonan cabup/cawabup Pacitan 2010.

4.1.3 Penyebab Kegagalan Yulia Rachmawati dalam pencalonan cawabup

Pro dan kontra menghapiri jupe, namun jupe akan memberikan penjelasan kepada mereka yang belum bisa menerima dia. Menurut jupe, pihaknya akan melakukan berbagai pendekatan dengan cara mendatangi langsung ke masyarakat Pacitan. Hal itu dilakukan jupe untuk mengetahui apa yang rakyat Pacitan kehendaki. “dengan mendatangi Kira-kira apa yang bisa diubah. Mungkin Perekonomian masyarakat Pacitan yang dibawah standar. Jupe bermisi mengubah perekonomian pacitanuntuk lebih maju dan mengembangkan pariwisatanya. Selain itu, Jupe mengaku dirinya maju Pilkada Pacitan tidak  untuk memanfaatkan sensasinya, namun ingin benar-benar mengabdi kepada bangsa terutama untuk rakyat Pacitan. Selama saya terjun di dunia entertainment, saya tidak pernah provokatif dan mencari sensasi. Di dunia partai politik, saya tidak membutuhkan sensasi. Saya ingin pengabdian kepada bangsa khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pacitan,” katanya. Jupe dicalonkan oleh delapan partai koalisi yakni Partai Hanura, PAN, Gerindra, PBB, Partai Patriot, PDP, PKPB, dan PKPI. Namun pencalonan Jupe tersebut belakangan menuai protes dari kalangan warga Pacitan khususnya dari kalangan nelayan. Bahkan pengurus Paguyuban Nelayan Tradisional Tamperan Pacitan menilai, pencalonan Julia Perez sebagai cawabup tidak pas. Kegagalan yulia rachmawati dalam pencalonan menjadi cawakup pacitan buakn karna itu saja dikarnakan penolakan berbagai pihak contohnya (APP), dengan dipasangnya sepanduk tentang penolakan yulia rachmawati merupakan himbauan moral bagi masyarakat agar mempertimbangkan betul dalam memilih calon pemimpin dan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat Pacitan dalam memilih calon pemimpin ke depan. Salah satu spanduk penolakan Jupe itu dipasang di sekitar kawasan Kantor Pemerintah Kabupaten Pacitan, tepatnya di depan Kantor Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jalan Jaksa Agung Soeprapto. Spanduk tersebut berisi tulisan “Bila Suatu Urusan Diserahkan Pada yang Bukan Ahlinya, Tunggulah Kehancurannya” dan “Sebaiknya Jupe Jadi Artis Saja, Jangan Jadi Cawabup Pacitan.” Spanduk ini jadi perhatian pengguna jalan setempat. Sampai sekarang sudah ada 20 lembaga atau ormas yang menyatakan sikap menolak Jupe mencalonkan wakil bupati Pacitan. Dengan banyaknya penolakan ahkirnya jupe mundur atupun  Karena kesadaran dia bahwa untuk menjadi pemimpin itu banyak syaratnya. Minimal secara agama harus menyelesaikan masalah diri sendiri, keluarga baru menyelesaikan masalah umum. Jadi bukan karena adanya tekanan jupe merasa keputusan yang dipilihnya itu adalah jalan terbaik untuknya.Jupe sadar untuk menjadi pemimpin itu tak semudah yang dibayangkannya selama ini dan tak hanya bermodalkan semangat dan  Menurut koordinator koalisi 8 partai pengusung, Sutikno, Jupe kesulitan memenuhi salah satu syarat administratif. Yakni ijazah SMA miliknya yang konon masih dibawa suaminya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penilitian ini penulis mengambil sampel dari populasi artis yang mencalonkan diri sepagai kepala daerah. Sample adalah sebagian objek populasi yang memiliki karakteristik sama dengan karakteristik populasinya, yang ingin di ketahui karakteristiknya. Dalam penulisan ini juag penulis mengupulkan data dengan studi pustaka Dimana penulis membaca majalah, Koran dan tulisan tulisan yang berkaitan dengan syarat syarat menyjadi walikota dan cawabup sebagai pedoman dan refernsi dan juga mengumpulkan data melalui internet. Untuk mengetahui syarat syarat yang harus di penuhi calon walikota, apa tanggapan masyarakat tentang pencalonan Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez menjadi cawakup di pacitan dan Untuk mengetahui penyebab Yulia Rachmawati atau yang biasa di panggil Julia perez gagal pencalonan sebagai cawabup dalam Pemilukada di Pacitan, dalam PP Pasal 38 berbunyi cukup jelas, bahwa yang menjadi cawabup atau calon walikota harus bersih dari segala pidana atau tidak terjerat masalah kriminal dan tidak cacat moral, sopan bertingkahlaku tidak terlibat porno grafi , dan di setujui oleh banyak pihak. Dalma pencalonannya yulia rachmawati banyak mendapat kendala dari masyarakat dan maupun dari dukungan, dinilainya yulia rachmawai didak pantas menyjadi cawabub daerah pacitan.

Tanggapan masyarakat tentang pencalonan yulia rachmawati sangat tidak baik, pasalnya masyarakat menolak yulia rachmawati menjadi cawabup pacitan dikarnakan citra artis seksi, agak seronok, dan vulgar seperti dalam beberapa gambar seperti banyak bisa ditemui di internet. Aliansi Perempuan Pacitan misalnya. Mereka menolak Jupe karena Jupe terindikasi sebagai pelanggar UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, bukan putera daerah Pacitan, tidak punya pengalaman kepemimpinan, bukan tipe perempuan yang patut dijadikan panutan. Oleh karna itu yulia racnmawati gagal dalam cawabup di pacitan karna kurang dukungan dari masyarakat dan juga penolakan dari berbagai pikah seperti FPI dan APP yang mengecam keras penolakan yulia rachmawati sebagai cawabup.

 

 

5.2 Saran

Mudah mudahan dengan tulisan ini masyarakat dapat menimbang dan memperhatikan calon calon bupati dan wakil bupati yang baik dan ber akhalak baik dan ber kpribadian baik, yang sesuai UU yang berlaku. Karna dengan pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat menjaga amanahnya dalam memimpin daerahnya akan menimbulkan lingkungan yang damai tentram dan makmur. Dan tidak mencerminkan citra buruk terhadap kepemimpinannya selama menjadi walikota atau wakil walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

B.Miles Matthew, & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.

Surakhmad, Winarno. 1980. pengantar penelitian ilmiah dasar metode teknik. Bandung: Tatsito.

Budiarjo, Miriam. 2008. Pasal pasal ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.

Djumhardjinis. 2009. Pendidikan pancasila demokrasi dan hak azasi manusia. Jakarta: Sendiri widya.

Guza, Afnil. 2009. Undang undang pemuda. Jakata : Asa mandiri.

Redaksi sinar grafika. 2010. Amademen undang – undang pemerintahan daerah 2008. Jakarta: Sinar grafika.

http://www.jdihukum.semarang.go.id

http://www.legalitas.org

http://www.tempointeraktif.com

http://www.tribunnews.com

http://www.wawasandigital.com

http://www.wikipedia.com